Gubsu : Perlu adanya Tindakan Tegas Dalam Pengembangan Geopark Kaldera Toba

By Admin

nusakini.com--Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Erry Nuradi mengharapkan para pemangku kepentingan pengembangan Kaldera Toba agar membuat rencana aksi dan bertindak tegas terhadap segala sesuatu yang menghambat pengembangan Geopark Kaldera Toba menjadi Unesco Global Geopark. 

Hal ini disampaikan Erry ketika membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kemajuan Pengembangan Geopark Nasional Kaldera Toba, Selasa (26/7) di Hotel Santika Dyandra Medan. 

Hadir pada acara tersebut mewakili Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk Unesco (KNIU) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Staf Ahli Menteri Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian ESDM Yunus Kusuhabrata, Staf Ahli Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R Sabrina, Tim Task Force RMGG KESDM dan Tim dari Badan Geologi KESDM, pengurus Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba Alimin Ginting dan Kelompok Pakar Geopark Kaldera Toba RE Nainggolan, Para Bupati atau yang mewakili 7 kabupaten sekawasan Danau Toba, FKPD kab/kota dan peserta rakor. 

Salah satu contohnya menurut dia, perlu ada ketegasan dengan tidak mengeluarkan ijin bagi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar. 

"Perlu ada tindakan tegas bagi yang berwenang untuk tidak menerbitkan bangunan-bangunan yang tidak memenuhi standar," tegas Gubsu. 

Karena lanjutnya, pemerintah Indonesia telah mengusulkan Geopark Kaldera Toba menjadi anggota Global Geopark Network sejak November 2013 yang dikenal dengan istilah Unesco Global Geopark. Namun dalam konferensi UGG di San In Kaigan Jepang di Bulan September 2015 belum berhasil diterima sebagai anggota Geopark Global. Karena dianggap belum matang sebagai geopark. 

Padahal untuk mengoptimalkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba, pemerintah Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba (BP-GKT) yang dilantik pada tanggal 1 Februari 2016. 

 "Kedepannya diharapkan tidak ada kata gagal lagi Geopark Kaldera Toba menjadi anggota Unesco Global Geopark," tegas Gubsu. 

Gubsu juga mengatakan bahwa Danau Toba telah dipilih menjadi salah satu dari 10 destinasi prioritas pariwisata nasional, mengingat pendapatan negara kita masih sangat bergantung pada sumber daya geologi yang didapat dengan cara ekstraktif seperti minyak dan gas bumi serta tambang lainnya yang kondisi saat ini telah menurun. Maka perlu dicari alternatif sumber pendapatan negara dibidang lain yaitu pariwisata, dimana geopark adalah salah satunya. 

"Berkaitan dengan itu Presiden Joko Widodo menargetkan 20 Juta Wisatawan mancanegara hingga tahun 2019," sebut Gubsu. 

Tahun ini lanjut Gubsu pemerintah Indonesia telah membentuk tim percepatan geopark nasional di Indonesia melalui leading sector kementerian pariwisata. Didunia terdapat 120 (seratus dua puluh) geopark yang tersebar di 33 (tigapuluh tiga) negara masuk dalam GGN (geopark global network) sedangkan di Indonesia baru ada 2 (dua) yaitu : Geopark Kaldera Batur (Bali Tahun 2012 dan Geopark Pegunungan Sewu (Jawa Tengah) sedangkan geopark Nasional ada 5 (lima) yaitu Geopark Nasional Rinjani, Cileutuh, Merangin dan Raja Ampat. 

Gubsu Optimis bahwa keinginan Danau Toba menjadi Geopark yang kokoh di masa yang akan datang dengan tujuan konvservasi, edukasi dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. 

"Melalui rapat yang melibatkan pihak-pihak terkait pengembangan Geopark Kaldera Toba segala sesuatu yang dibutuhkan dapat dituntaskan dengan baik," harap Gubsu. 

Disamping itu, staf ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian ESDM, Yunus Subrata mengharapkan pengembangan geopark nasional kaldera Toba dapat memberikan masukan positif dan diangkat menjadi Unesco Global Geopark. 

"Diharapkan kawasan Geopark Nasional Kaldera Toba menjadi kawasan yang menerapkan konsep geopark dan memberikan dampak positif dan manfaat bagi seluruh pihak yang ada di kawasan tersebut khususnya kepada masyarakat dalam konteks meningkatkan kesejateraan hidup di kawasan tersebut," harap Yunus. (p/ab)